Transformasi digital di sektor pemerintahan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan layanan publik. Di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, upaya tersebut diwujudkan melalui pengembangan ekosistem digital Satu Kemenkeu yang mengintegrasikan berbagai sistem dan aplikasi pendukung proses kerja. Salah satu komponen penting dalam ekosistem ini adalah modul Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) yang dikelola oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Modul ini dirancang untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi pegawai serta memetakan prioritas pengembangan kompetensi secara terukur dan berbasis data. Analisis kebutuhan pelatihan merupakan tahap fundamental dalam perencanaan program pengembangan SDM aparatur. ZamZamy (2024) menjelaskan bahwa analisis kebutuhan pelatihan mencakup tiga level utama, yaitu level organisasi, level tugas, dan level individu. Tujuan dari ketiga level tersebut adalah memastikan keselarasan antara kebutuhan pelatihan dan tuntutan pekerjaan yang sebenarnya. Prinsip serupa dijelaskan oleh Pusat Pengembangan LAN (2021) yang menekankan pentingnya metode pengumpulan data yang sistematis seperti survei, wawancara, dan telaah dokumen agar hasil analisis lebih objektif, valid, dan dapat ditindaklanjuti. Efektivitas pelatihan juga perlu dievaluasi secara berkelanjutan melalui model yang terukur. Model Kirkpatrick merupakan salah satu pendekatan evaluasi yang banyak digunakan karena dapat menilai dampak pelatihan melalui empat level. Keempat level tersebut meliputi reaksi, pembelajaran, perubahan perilaku, dan hasil akhir pelatihan (Alamsyahril, 2020). Lestyowati (2021) menyatakan bahwa dalam konteks Kementerian Keuangan, evaluasi menggunakan model Kirkpatrick dapat membantu melihat keterkaitan antara hasil analisis kebutuhan dan peningkatan kinerja pegawai. Keberhasilan implementasi modul AKP digital juga dipengaruhi oleh tingkat penerimaan pengguna. Model Technology Acceptance Model (TAM) dan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) menjelaskan bahwa persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, dan dukungan organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap niat serta perilaku penggunaan sistem digital (Ali et al., 2021; Yuhefizar et al., 2025). Oleh karena itu, desain antarmuka dan pengalaman pengguna perlu memperhatikan kemudahan akses, kejelasan alur kerja, serta daya guna sistem agar modul AKP dapat digunakan secara optimal oleh pegawai dari berbagai unit. Dari sisi teknis, pengembangan modul AKP memanfaatkan praktik terbaik dalam pemodelan proses bisnis menggunakan Business Process Model and Notation (BPMN). BPMN membantu menggambarkan alur proses secara lebih terstruktur, memperjelas peran antarunit, dan menyediakan titik kontrol untuk menjaga akuntabilitas proses serta integritas data (Kissa et al., 2023). Selain itu, penerapan prinsip aksesibilitas digital yang merujuk pada Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 penting untuk memastikan sistem dapat digunakan secara inklusif oleh seluruh pegawai, termasuk pengguna dengan kebutuhan khusus (W3C, 2024). Melalui pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BPPK, penulis berkesempatan terlibat langsung dalam proses pengembangan Modul Analisis Kebutuhan Pembelajaran pada ekosistem Satu Kemenkeu. Kegiatan yang dilakukan mencakup penyusunan Business Requirement Document (BRD), pemodelan proses menggunakan BPMN, dan perancangan antarmuka pengguna (UI/UX). Pengalaman ini memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana teknologi informasi mendukung tata kelola pembelajaran aparatur yang lebih efisien, terintegrasi, dan akuntabel. Selain itu, pengalaman PKL ini juga memperkuat kompetensi penulis dalam bidang analisis sistem dan perancangan pengalaman pengguna.