Pengelolaan manual dana pungutan sawit memiliki berbagai tantangan, termasuk proses administrasi yang lambat, keterbatasan transparansi, dan kesulitan dalam memonitor pembayaran secara menyeluruh. Seringkali juga terdapat adanya kesalahan data. Hal ini menjadi persoalan penting karena dana pungutan sawit digunakan untuk program strategis seperti pengembangan biodiesel, stabilisasi harga sawit, pemberdayaan petani, dan promosi keberlanjutan sawit Indonesia. Sebagai solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut, sistem E-Billing Levy Sawit dikembangkan oleh BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) melalui kerja sama dengan Sucofindo dan bank BUMN seperti Mandiri, BRI, dan BNI. Sistem ini memungkinkan dilakukannya pengelolaan dan pembayaran dana pungutan sawit secara online dengan pemantauan real-time. Waktu administrasi yang sebelumnya membutuhkan satu hari kini dapat dipangkas menjadi hanya 30 menit, sehingga secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pungutan sawit. Inovasi ini juga memungkinkan tata kelola dana sawit yang lebih terintegrasi dan transparan. Sistem ini memiliki banyak fitur, beberapa di antaranya adalah fitur Berita, Regulasi, dan Informasi. Fitur Berita berfungsi untuk menyampaikan perkembangan terkini mengenai kebijakan dan aktivitas terkait pungutan sawit, memberikan informasi yang relevan bagi eksportir dan pemangku kepentingan lainnya. Fitur Regulasi dirancang untuk memberikan akses yang mudah terhadap aturan dan ketentuan terbaru terkait pungutan sawit, sehingga memastikan semua pihak memahami persyaratan hukum yang berlaku. Sementara itu, modul Informasi menyediakan data terkait pembayaran, verifikasi dokumen, dan statistik pungutan, yang dapat diakses oleh pengguna untuk kebutuhan operasional dan pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, ketiga fitur ini membuat sistem e-billing levy sawit tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga menjadi sumber informasi yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana pungutan sawit.